JAKARTA — Pemerintah berencana menggelontorkan belanja lebih dari Rp1.300 triliun pada kuartal IV 2026 untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, di tengah peningkatan belanja tersebut, pemerintah menegaskan komitmennya menjaga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap pada target 2,85 persen dari produk domestik bruto (PDB).
Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan rencana tersebut setelah memaparkan strategi peningkatan belanja pemerintah di Istana Kepresidenan, Senin (19/10/2026). Menurutnya, belanja pemerintah pada tiga bulan terakhir 2026 akan lebih tinggi sekitar Rp100 triliun dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Pemerintah berharap peningkatan pengeluaran itu dapat mendorong aktivitas ekonomi dan memberikan dampak positif bagi pertumbuhan nasional. “Belanjanya akan mencapai Rp1.300 triliun di kuartal IV, dan ini lebih tinggi dari tahun lalu. Dengan belanja pemerintah yang lebih tinggi berarti dorongan dari belanja pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi juga akan ada efek positif ini yang kita cari,” kata Suahasil.
Di sisi lain, pemerintah memastikan peningkatan belanja tersebut tidak mengubah target defisit APBN yang telah disampaikan kepada Badan Anggaran DPR pada Juli 2026. “Defisit APBN tetap di angka yang kita laporkan kepada Badan Anggaran di bulan Juli yang lalu, yaitu sekitar 2,85% dari PDB. Itu outlook yang kita jaga dan menjadi working agenda kita sampai dengan akhir tahun,” ujarnya.
Suahasil menegaskan, APBN memiliki dua fungsi utama, yakni mendorong pertumbuhan ekonomi dan melindungi masyarakat. Karena itu, pemerintah juga menekankan pentingnya efisiensi dalam pelaksanaan anggaran. “Yang namanya APBN itu menumbuhkan ekonomi, namun APBN juga melindungi masyarakat, dan dilaksanakan dengan cara yang efisien sehingga dia kredibel,” kata Suahasil.
Dengan rencana belanja lebih dari Rp1.300 triliun pada kuartal terakhir tahun ini, pemerintah berharap pengeluaran negara memberikan dorongan terhadap pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, target defisit 2,85 persen dari PDB tetap menjadi batas yang ingin dijaga hingga akhir 2026.
Penulis: Muh. Pritzno
