PALU — PROJO Sulawesi Tengah mulai membuka wacana yang berpotensi mengubah wajah gerakan relawan pendukung Joko Widodo. Ketua DPD PROJO Sulawesi Tengah, Izhar Dg Mapato, mendorong agar organisasi tersebut mendiskusikan opsi bertransformasi menjadi partai politik.
Melalui keterangan tertulis aktifis politik Luwuk, Ramli Bae-Bae mengatakan, menurut Izhar, langkah itu bukan hanya upaya mengejar kekuasaan. Ia menilai perubahan menjadi partai politik dapat menjadi jalan untuk melembagakan kekuatan yang selama ini dibangun PROJO sekaligus menjaga kesinambungan agenda pembangunan dari pemerintahan Joko Widodo menuju pemerintahan Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka. “Menurut saya, sudah waktunya PROJO berani mendiskusikan masa depannya yang lebih besar. Kita tidak boleh selamanya hanya menjadi kekuatan pendukung,” ujar Izhar di Palu, yang ditulis Ramli, Rabu (2/9/2026).
Izhar menyebut PROJO Sulawesi Tengah memiliki modal organisasi yang cukup untuk mulai memikirkan langkah tersebut. Setelah sekitar sepuluh tahun bergerak, ia mengklaim struktur kepengurusan PROJO telah rampung di 13 kabupaten/kota di Sulawesi Tengah. Ia juga menyatakan PROJO Sulteng siap mengikuti tahapan administratif apabila suatu saat keputusan transformasi menjadi partai politik benar-benar diambil, termasuk proses verifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Namun, bagi Izhar, persoalan utamanya bukan hanya PROJO mampu memenuhi syarat administratif atau tidak. Ia justru mempertanyakan sampai kapan kekuatan relawan hanya ditempatkan sebagai mesin pendukung ketika momentum politik berlangsung. “Kalau selama ini kita mampu mengantarkan dan mendukung pemimpin, kalau selama ini kita mengawal kebijakan, mengapa tidak mempersiapkan kader-kader yang suatu hari ikut menentukan dan membuat kebijakan?” tuturnya.
Pernyataan itu membuka arah masa depan PROJO. Selama ini, kekuatan relawan identik dengan dukungan terhadap figur dan pemerintahan. Jika berubah menjadi partai politik, posisi tersebut tentu akan bergeser. Dari mendukung dan mengawal, menjadi ikut bertarung, mengusung kader, serta memiliki kepentingan langsung dalam proses politik dan pembuatan kebijakan.
Izhar menilai, modal sosial dan rekam jejak politik PROJO yang tumbuh sejak era pemerintahan Joko Widodo hingga kini mengawal pemerintahan Prabowo Subianto–Gibran seharusnya tidak berhenti sebagai kekuatan pendukung.
Menurutnya, modal tersebut perlu diarahkan menjadi strategi jangka panjang yang dapat memberikan ruang lebih besar bagi kader dan masyarakat untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan politik. “Jangan alergi mendengar kata partai politik. Kalau politik dijalankan dengan benar, politik adalah alat memperjuangkan kesejahteraan rakyat,” tegas Izhar.
Meski demikian, wacana tersebut masih sebatas dorongan dari Ketua DPD PROJO Sulawesi Tengah. Belum ada pernyataan dalam informasi ini yang menunjukkan bahwa PROJO secara nasional telah menetapkan keputusan resmi untuk berubah menjadi partai politik.
CB: PRZ
