Efisiensi fiskal yang dilakukan Pemerintah Pusat menuntut Pemerintah Kabupaten Banggai mengubah cara kerja birokrasi. Di tengah keterbatasan anggaran, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dituntut tidak hanya menjalankan program rutin, tetapi juga melahirkan inovasi, menghemat belanja, dan mencari solusi konkret bagi kebutuhan masyarakat.
Ketika ruang fiskal semakin sempit, kebutuhan masyarakat tidak ikut menyusut. Pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga penguatan ekonomi lokal tetap membutuhkan perhatian dan pembiayaan. Karena itu, Pemerintah Kabupaten Banggai perlu menjadikan tekanan fiskal sebagai momentum untuk mengevaluasi kinerja seluruh OPD. Keberhasilan birokrasi tidak cukup diukur dari penyerapan anggaran atau banyaknya kegiatan yang terlaksana. Pemerintah harus menunjukkan hasil nyata yang dirasakan masyarakat.
Di sisi lain, pemerintah daerah juga perlu memperjuangkan hak keuangan daerah, termasuk Dana Bagi Hasil (DBH), melalui jalur resmi, berdasarkan data yang terverifikasi dan ketentuan perundang-undangan.
Keterbatasan anggaran seharusnya mendorong OPD bekerja lebih kreatif. Setiap kepala perangkat daerah perlu mengidentifikasi persoalan utama di sektor masing-masing, menentukan prioritas, serta mencari cara untuk menghasilkan manfaat lebih besar dengan biaya yang lebih efisien. Dinas yang menangani pertanian, misalnya, dapat memperkuat kemitraan pemasaran dan pengolahan hasil pertanian. Sektor pariwisata dapat membangun promosi bersama pelaku usaha dan komunitas lokal. Sementara itu, perangkat daerah yang menangani lingkungan hidup dapat mengembangkan pengelolaan sampah dengan melibatkan masyarakat dan dunia usaha.
OPD yang menangani perizinan dan investasi juga dapat memperbaiki kualitas pelayanan agar pelaku usaha lebih mudah menjalankan kegiatan yang sesuai dengan aturan. Inovasi tidak selalu membutuhkan anggaran besar. Penyederhanaan prosedur, pengurangan biaya operasional, penggunaan data untuk menentukan prioritas, dan kolaborasi lintas OPD juga dapat menghasilkan perubahan berarti. Setiap kepala OPD perlu menjawab masalah apa yang berhasil diselesaikan, berapa biaya yang dapat dihemat, dan apa manfaat yang diterima masyarakat?
Pertanyaan ini penting agar birokrasi tidak terjebak dalam rutinitas administratif tanpa mengukur dampak program yang dijalankan. Pemerintah Kabupaten Banggai juga perlu memastikan efisiensi tidak berarti memangkas anggaran. Pemerintah harus mengevaluasi kegiatan yang kurang efektif, mengurangi program yang tumpang tindih, dan mengarahkan belanja pada kebutuhan yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Program yang terbukti efektif perlu dipertahankan atau dikembangkan sesuai kemampuan anggaran. Sebaliknya, kegiatan yang tidak memberikan hasil memadai perlu diperbaiki atau dihentikan melalui mekanisme yang berlaku.
Pendekatan ini penting karena pemotongan anggaran tanpa mempertimbangkan dampaknya berisiko mengganggu pelayanan dasar. Birokrasi yang adaptif bukanlah birokrasi yang paling banyak menghabiskan anggaran, tetapi birokrasi yang mampu memberikan pelayanan dan hasil pembangunan terbaik dengan sumber daya yang tersedia.
Selain membenahi belanja, Pemerintah Kabupaten Banggai perlu memastikan hak keuangan daerah yang diatur dalam perundang-undangan memperoleh kepastian. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah mengatur kerangka hubungan keuangan pusat dan daerah, termasuk mekanisme Transfer ke Daerah dan Dana Bagi Hasil. Dalam konteks daerah yang memiliki kegiatan sumber daya alam, termasuk minyak dan gas bumi, pemerintah daerah perlu memastikan perhitungan dan penyaluran DBH sesuai ketentuan yang berlaku.
Langkah tersebut membutuhkan pemeriksaan data alokasi, realisasi penyaluran, dasar perhitungan, serta status kurang bayar atau lebih bayar apabila telah ditetapkan secara resmi. Pemerintah daerah juga perlu membedakan proyeksi penerimaan, alokasi anggaran, realisasi penerimaan, penyaluran aktual, dan kurang bayar yang telah ditetapkan. Setiap komponen memiliki makna fiskal dan hukum yang berbeda sehingga tidak boleh disamakan.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120 Tahun 2025, misalnya, mengatur penetapan kurang bayar dan lebih bayar DBH sampai dengan tahun anggaran 2024 beserta mekanisme penyelesaiannya. Karena itu, jika menemukan perbedaan data atau persoalan penyaluran, Pemerintah Kabupaten Banggai perlu melakukan rekonsiliasi dengan instansi berwenang, menyiapkan dokumen pendukung, dan mengajukan permohonan klarifikasi melalui mekanisme resmi. Perjuangan DBH tidak cukup berhenti pada pernyataan atau tuntutan. Pemerintah harus memiliki data yang kuat, argumentasi hukum yang tepat, serta agenda tindak lanjut yang terukur.
Pemerintah Kabupaten Banggai tidak harus menghadapi persoalan fiskal hanya melalui jalur birokrasi internal. Pemerintah dapat membangun kolaborasi dengan akademisi, tokoh masyarakat, organisasi profesi, pelaku usaha, asosiasi, komunitas pembangunan, serta warga Banggai yang berkiprah di tingkat provinsi dan nasional. Jaringan tersebut dapat membantu memperkuat kajian, menyampaikan aspirasi, memperluas komunikasi dengan pemangku kebijakan, dan menjelaskan dampak kebijakan fiskal terhadap pembangunan daerah.
Namun, kolaborasi harus berjalan secara terbuka dan sesuai kewenangan. Jaringan komunikasi tidak boleh menjadi sarana mencari perlakuan istimewa atau menggantikan prosedur resmi. Pemerintah daerah dapat membentuk tim teknis lintas OPD untuk menghimpun dan memverifikasi data DBH. Tim tersebut juga dapat melibatkan tenaga ahli untuk mengkaji regulasi, memeriksa konsistensi data, dan menyusun rekomendasi kebijakan. Selanjutnya, pemerintah dapat memanfaatkan forum antarpemerintah daerah serta komunikasi dengan kementerian terkait, anggota DPR dan DPD sesuai fungsi kelembagaan, untuk menyampaikan persoalan yang didukung dokumen dan argumentasi yang jelas.
Setiap pertemuan perlu menghasilkan tindak lanjut. Pemerintah harus mencatat persoalan yang dibahas, instansi yang bertanggung jawab, hasil yang diharapkan, dan perkembangan penyelesaiannya. Dengan cara itu, kolaborasi tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial, tetapi menjadi bagian dari strategi memperjuangkan kepentingan masyarakat Banggai.
Tekanan fiskal juga menuntut perubahan dalam evaluasi kinerja pimpinan OPD. Pemerintah daerah perlu menilai keberhasilan berdasarkan kualitas pelayanan, dampak program, efisiensi biaya, pemanfaatan data, dan kemampuan membangun kerja sama. Setiap kepala OPD harus memiliki inisiatif untuk mengidentifikasi persoalan dan menawarkan solusi. Mereka tidak cukup menunggu instruksi pimpinan atau sekadar mengulang program tahun sebelumnya.
Meski demikian, inovasi harus tetap mengikuti aturan, menjaga transparansi pengadaan, mencegah konflik kepentingan, dan memastikan penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan. Pemerintah juga perlu membuka informasi mengenai persoalan fiskal yang sedang diperjuangkan, dasar hukumnya, instansi yang berwenang, serta perkembangan penyelesaiannya. Transparansi tersebut penting agar masyarakat dapat mengetahui langkah yang ditempuh pemerintah untuk menjaga keberlanjutan pembangunan daerah.
Efisiensi fiskal menuntut Pemerintah Kabupaten Banggai menjalankan dua agenda sekaligus yakni memperbaiki kualitas belanja daerah dan memperjuangkan hak keuangan yang memiliki dasar hukum. Di satu sisi, OPD harus meningkatkan efisiensi, memperkuat pelayanan, mendorong ekonomi lokal, serta mengembangkan inovasi yang sesuai kebutuhan masyarakat. Di sisi lain, pemerintah daerah perlu mengawal persoalan DBH melalui data yang akurat, kajian regulasi, dan komunikasi kelembagaan yang konsisten. Masyarakat, akademisi, tokoh daerah, organisasi profesi, dan pelaku usaha dapat menjadi mitra dalam proses tersebut sepanjang kolaborasi diarahkan pada kepentingan publik.
Ukuran keberhasilan pemerintah bukan seberapa sering pejabat melakukan perjalanan dinas atau berapa banyak rapat yang diselenggarakan. Ukurannya adalah kualitas pelayanan yang tetap terjaga, program yang semakin efektif, ekonomi daerah yang bergerak, serta kejelasan penyelesaian persoalan hak fiskal. Ketika anggaran menyempit, birokrasi justru harus memperluas kreativitas. Ketika transfer menghadapi tekanan, pemerintah daerah harus memperkuat argumentasi dan pengawalan haknya.
Banggai membutuhkan birokrasi yang tidak hanya mampu mengelola anggaran yang tersedia, tetapi juga berani berinovasi, cermat membaca regulasi, dan mampu menggerakkan seluruh potensi daerah demi kepentingan masyarakat.
Penulis: Muh. Pritzno
